Sulawesinetwork.com - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Gerindra, H Patudangi Azis, turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang sedang berjalan.
Kegiatan pengawasan tersebut berlangsung di Desa Tellu Lompoe, Kecamatan Tellu Limpoe, serta di Kelurahan Lappa, di Kabupaten Sinjai, Jumat, 24 April 2026.
Pengawasan ini sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Andi Utta Sulap Pantai Merpati Jadi Magnet Ekonomi, 20 UMKM Dapat Gerobak Baru
Dalam kunjungannya, H Patudangi tidak hanya meninjau pelaksanaan program secara administratif, tetapi juga berdialog langsung dengan warga setempat guna menyerap aspirasi dan mendengar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat kabupaten.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD tidak cukup hanya melihat serapan anggaran atau laporan di atas meja, tetapi harus memastikan kualitas pelaksanaan program serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pengawasan harus menyentuh substansi. Bukan hanya soal administrasi, tetapi bagaimana program itu benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: Usulan Ambang Batas DPRD 3–4 Persen Menguat, Ini Dampaknya bagi Politk Daerah
Ia menilai, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Karena itu, suara warga harus menjadi bagian utama dalam proses evaluasi dan pengambilan kebijakan.
"Aspirasi masyarakat adalah bahan evaluasi yang sangat penting. Kita ingin pembangunan ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi target program," ujarnya.
Selain itu, H Patudangi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.
Baca Juga: UMKM Jadi Kunci Ekonomi Daerah, DPRD Gowa Belajar ke Bulukumba
Ia mendorong seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah daerah, untuk menjaga keterbukaan informasi dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab.
“Kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika program dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh warga,” tambahnya.