Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Bulukumba Syahruni Haris menyatakan bahwa tuntutan para demonstran akan ditindaklanjuti oleh DPRD.
Ia mengakui bahwa masuknya usaha angkutan berskala besar berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha sopir travel lokal.
“Ini akan menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Baca Juga: Kadis DBMBK Andi Ihsan Bersama Kasatgas 4.2 Deputi Kordinasi dan Supervisi KPK RI Kunjungan Lapangan
Syahruni juga mengaku baru mengetahui secara langsung mengenai operasional Bus AKAP di Bulukumba setelah adanya aksi unjuk rasa tersebut.
Sebagai langkah awal, DPRD Bulukumba berencana menelusuri proses perizinan operasional Bus AKAP dengan menghadirkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba untuk dimintai penjelasan.
DPRD juga meminta kepada Dinas Perhubungan agar operasional Bus AKAP dihentikan sementara guna menghindari potensi konflik di tengah masyarakat. (*)