Ia menjelaskan bahwa korupsi mencakup berbagai bentuk, mulai dari suap, kecurangan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pungutan liar, gratifikasi, hingga benturan kepentingan.
“Apa perbedaan suap-menyuap dan gratifikasi? Ada pada komunikasinya. Kalau suap-menyuap itu ada deal-dealan sebelumnya. Misalnya, ‘kalau proyek ini gol sama saya, bapak saya berikan sekian’,” ujarnya.
“Sedangkan gratifikasi, setelah dia dapat proyek itu, dia datang membawakan hadiah,” lanjutnya.
Baca Juga: Berhasil Tingkatkan Kebersihan Daerah, Bantaeng Raih Sertifikat Adipura
Ia juga memaparkan sejumlah potensi modus tindak pidana korupsi, seperti titip proyek, penggeseran anggaran dengan menentukan pemenang, pengaturan pagu, praktik mark-up, pengondisian nomenklatur spesifik agar hanya pihak tertentu yang memenuhi syarat, hingga pengurangan volume pekerjaan.
Sebagai langkah antisipatif, Jufri mendorong penguatan sistem dan tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi anggaran dan kinerja, digitalisasi layanan, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi sistem pengaduan internal.
Baca Juga: Layani Penukaran Uang Rupiah, Pertama Kalinya Serambi Sultan Lontara Hadir di Bulukumba
“Salah satu cara memperkuat SDM seperti kegiatan yang kita laksanakan saat ini di sini. Mudah-mudahan manfaatnya sangat besar untuk kita ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini seluruh aktivitas pemerintahan berada dalam pengawasan berbagai lembaga, baik eksternal maupun internal, termasuk kepolisian, kejaksaan, KPK, BPK, BPKP, serta inspektorat.
“Makanya minta tolong jangan alergi dengan inspektorat. Ke depan ini inspektorat yang lebih banyak dikedepankan. Memang kami bekerja sama dengan inspektorat terkait temuan-temuan yang belum terealisasi,” katanya.
Baca Juga: Herfida Muchtar Buka Tahsinul Qira’ah Bulukumba Cinta Al-Qur’an di Masjid ICDT
Menurutnya, pendekatan preventif melalui pengawasan internal harus dioptimalkan agar berbagai temuan dapat diselesaikan sebelum masuk pada tahap penegakan hukum.
“Sehingga hal-hal yang bisa diclearkan sebelum penegakan hukum dilaksanakan itu segera diclearkan atau dipenuhi,” ujar Jufri.
Melalui forum Ramadhan Leadership Camp ini, Pemprov Sulsel didorong semakin memperkuat sistem pengawasan internal dan membangun budaya birokrasi yang tidak alergi terhadap kontrol.
Pendekatan preventif, sebagaimana ditekankan Polda Sulsel, harus menjadi garda terdepan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan sistem yang kuat, transparansi yang terbuka, serta kolaborasi antara aparat pengawasan dan penegak hukum, potensi pelanggaran dapat dicegah sebelum berujung pada proses hukum.(*)