Fungsional Bappelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad, menambahkan bahwa JICA bersama Pemprov Sulsel tengah menyiapkan model kolaborasi berbasis empat pilar: tata kelola, kesamaan data, intervensi terpadu, dan regulasi.
“Kita ingin membangun sistem kolaborasi yang memastikan intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama dengan data yang sama dan regulasi yang selaras,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Abustan menyatakan kesiapan Barru untuk menjadi laboratorium program pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Transformasi Karier Ousmane Dembele: Redup Bersama Barcelona, Raih Ballon d’Or 2025 Bersama PSG
Ia bahkan membuka peluang adanya MoU dengan JICA dan Pemprov Sulsel sebagai payung hukum kerja sama.
Pemkab Barru, lanjutnya, telah mewajibkan desa mengalokasikan minimal 5 persen dari ADD untuk program kemiskinan dan stunting, serta mendorong setiap desa mengembangkan minimal dua program Ekonomi Berkecukupan.
Baca Juga: Memahami Defisit APBN Rp321,6 Triliun hingga Agustus 2025 dan Kondisi Keseimbangan Primer
“Harapan kami, program ini bisa menjawab pertanyaan besar: apakah ikhtiar yang kita lakukan mampu menurunkan kemiskinan secara permanen? Insya Allah, dengan kolaborasi tulus dan sistematis, Barru bisa menjadi contoh,” pungkas Abustan.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Anna Buana (Fungsional Perencana Madya Bappelitbangda Sulsel), serta tim JICA yang terdiri atas Prof. Darmawan, Manarangga Amir, Ida Gosal, dan Fatma. (*)