Sulawesinetwork.com - Dua orang guru SD dan seorang Aparatur Negeri Sipil (ASN) mengadu ke DPRD Bulukumba terkait mutasi yang didapatkannya dianggap tidak adil.
Ketiganya memohon agar mutasi puluhan kilometer dari tempat tinggalnnya untuk ditinjau kembali dan mendapat perhatian.
Bukan tanpa alasan, ketiganya merasa jika mutasi yang dapatkannya syarat akan kepentingan politik karena ditempatkan di sekolah yang tidak membutuhkan mereka.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bulukumba Syahruni Haris memberikan respon dan mengagendakan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Syahruni mengaku telah mendorong Komisi IV untuk menelusuri aduan ketiga ASN tersebut untuk kemudian dibahas lebih jauh.
"Kami saya tadi mendampingi Komisi IV menerima ketiganya dan mendengarkan apa yang diajukan terkait mutasi itu," ungkapnya.
Baca Juga: Guru dan ASN Mengadu ke DPRD Bulukumba Usai Dimutasi Puluhan Kilo: Saya tidak Tahu Salah Apa
"Atas aduan ini, kami juga meminta Komisi IV untuk melakukan RDP dengan menghadirkan Dinas Pendidikan dan BKPSDM agar dapat di konflontif," sambung Syahruni.
Terkait beberapa alasan yang disampaikan ketiga ASN tersebut. Syahruni memastikan untuk menggali informasi, termasuk variabel dilakukan mutasi kepada ketiganya.
"Mutasi itukan ada beberapa variabel, apakah dibutuhkan atau tidak. Termasuk harus diundang untuk membicarakan soal mutasi itu agar berkesesuaikan dengan kebutuhan mutasi," ujarnya.
Baca Juga: Tiga Duta Wisata Sinjai Siap Berlaga di Tingkat Provinsi Sulsel 2025
"Jika itu berbentuk Punishment. Dasar menghukumnya seperti apa dan apa hal lain penyebab mereka di hukum. Ini pendekatan harus jelas kepindahan bukan karena ada hal lain yang tidak objektif," tutupnya.
Diketahui dari ketiga yang dimutasi, salah satunya Rahmawati yang dimutasi dari SD 59 Tanete Kecamatan Bulukumpa ke SD 03 Lattae Tamaona, Kecamatan Kindang.