Sulawesinetwork.com - Rencana pembangunan gereja Katolik di Lingkungan Gusunge, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, menjadi perbincangan hangat setelah munculnya sejumlah penolakan dari beberapa pihak.
Penolakan ini menyangkut kekhawatiran sebagian warga terhadap dampak sosial dan penerimaan masyarakat sekitar terhadap pendirian rumah ibadah tersebut.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD Bulukumba, Doktor Supriadi, menyampaikan pandangannya secara arif.
Baca Juga: Kajati Sulsel Resmikan Mess Kejari Bulukumba, Terima Sertifikat Tanah Hibah dan Wakaf
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pendirian rumah ibadah tidak bisa dilepaskan dari terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan.
“Kalau memenuhi semua syaratnya pasti kita dukung. Termasuk di dalamnya penerimaan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Di Indonesia, pembangunan rumah ibadah diatur melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
Baca Juga: Pengurus HMI dan Kohati Periode 2025-2026 Cabang Bulukumba Dilantik: Generasi Penerus Masa Depan
Salah satu syarat penting dalam peraturan ini adalah adanya dukungan dari paling sedikit 60 orang pengguna rumah ibadah dan persetujuan tertulis dari 90 orang warga sekitar yang diketahui oleh lurah dan camat setempat.
Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi dan menghindari konflik horizontal di tengah masyarakat yang majemuk.
Dalam konteks rencana pembangunan gereja di Gusunge, proses pengumpulan tanda tangan dari warga menjadi titik penting yang perlu dijalani secara terbuka dan transparan demi mencapai mufakat bersama.
Doktor Supriadi juga membagikan pengalaman pribadinya saat membangun masjid di luar negeri.
“Kami juga pernah merasakan jadi minoritas. Menghargai pendapat penduduk setempat ketika kami mau membangun masjid di Jepang adalah bagian penting untuk menjaga kerukunan beragama,” katanya.