2. Meminta kepada Bawaslu untuk tegas menindak peristiwa hukum terhadap petahana yang menerbitkan dan menandatangi SK mutasi Asn Bulukumba untuk 30 september sebelum masuk masa cutinya di 25 September.
Baca Juga: Pjs Bupati Bulukumba Serahkan Kembali Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri
3. Mendesak Bawaslu menegakkan UU pemilu terkait larangan mutasi ASN dalam jabatan apapun itu dalam rentan waktu 6 bulan sebelum penetapan calon bagi petahana yang rawan indikasi politisasi kepentingan.
4. Mendesak Bawaslu provinsi dan RI untuk segera melakukan monitoring dan terlibat langsung dalam penanganan perkara di Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap laporan warga terkait mutasi AsN dalam waktu yang dilarang oleh UU yang tidak memiliki izin Mendagri.
Dugaan pelanggaran yang menyeret Andi Utta sebagai petahana memang menjadi salah satu isu panas dalam Pilkada Bulukumba 2024.
Baca Juga: Pjs Bupati Bulukumba Tekankan Pentingnya Imunisasi Polio, Dorong Suksesnya BIAS
Banyak pihak berharap Bawaslu dapat bekerja secara profesional dan transparan agar kepercayaan publik terhadap proses pemilu tidak terganggu.
Dengan semakin dekatnya hari pemilihan, tensi politik di Bulukumba terus memanas. Pengawasan yang ketat dan tindakan tegas dari lembaga pengawas pemilu menjadi sangat krusial untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil. (*)