"Termasuk membentuk kampung anti politik uang dan lainnya serta terus menyosialisasikan kepada pemilih soal kerugian yang ditimbulkan oleh politik uang dan mengajak semua pihak berkolaborasi menangkal praktik jahat tersebut," tambahnya.
Bakri mengaku jika keterlibatan seluruh pihak masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pencegahan akan sangat membantu karena Bawaslu Bulukumba mengalami keterbatasan sumberdaya.
"Selain itu komitmen pemangku kepentingan juga harus di dorong, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu beserta tim suksesnya, serta pemerintah untuk bersama-sama menjadikan pelaksanaan pemilihan umum 2024 dilakukan secara jujur dan adil," ujarnya.
Sebelumnya, Bawaslu RI menempatkan Kabupaten Bulukumba diposisi ke 8 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi politik uang berdasarkan hasil IKP.
Bawaslu RI juga menyebut jika tingkat kerawanan tinggi politik uang biasa dilakukan pihak seperti kandidat, tim sukses/kampanye, ASN, penyelenggara ad hoc, dan simpatisan atau pendukung.
"Pemetaan kerawanan politik uang ini berupaya mengelompokkan kerawanan dalam kategori, modusnya apa, pelakunya siapa, dan wilayahnya dimana?" kata Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenty, Minggu, 13 Agustus 2023 lalu.
Bawaslu merilis ada lima provinsi di antaranya berstatus tingkat kerawanan tinggi politik uang. Dalam skor 0-100, posisi pertama ditempati oleh Maluku Utara dengan skor 100.
Kemudian diikuti empat provinsi di bawahnya, seperti Lampung skor 55,56, Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89.
Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, daerah paling rawan adalah Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Paling rawan kedua hingga keempat adalah Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah di Lampung.(*)
