"Komisi II merekomendasikan perlu ada rapat bersama dengan pihak yang terkait untuk merancang arsitektur sistem kelistrikan di rumah sakit agar lebih baik lagi," ungkapnya.
Kaspul juga menerangkan bahwa Komisi II mendorong manajemen untuk melakukan perubahan penanggungjawab Unit Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS).
"Manajemen juga kami minta untuk melakukan perubahan penanggungjawab utama IPSRS dengan memberikan pihak ketiga yang lebih profesional," tutup Kaspul yang juga anggota Komisi II DPRD Bulukumba.
Baca Juga: Hari Otonomi Daerah 2026, Pemkab Sinjai Tegaskan Fokus pada Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Sebelumnya, Komisi II dan Komisi IV DPRD Bulukumba melakukan RDP dengan menghadirkan pihak manajemen RSUD Bulukumba, UPL PLN Panrita Lopi, dan keluarga pasien yang tedampak pemadaman.
Dari RDP tersebut ditemukan fakta bahwa generator set atau gengset milik RSUD Bulukumba tidak dapat berfungsi saat dilakukan pemadaman listrik hingga 2 jam lamanya.
Baca Juga: DPRD Soroti Akreditasi RSUD Andi Sultan Daeng Radja: Cantik Diluar, Buruk Didalam
Pemadaman yang mengakibatkan seluruh aliran listrik di RSUD padam tidak diketahui dan tidak di koordinasikan dengan pihak PLN.
Temuan lainnya, Komisi II menemukan fakta bahwa ruang vital RSUD Bulukumba seperti ruang operasi, laboratorium, dan ruang vital lainnya tidak didukung dengan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang memadai. (*)
