Sulawesinetwork.com - Bupati Bantaeng, M Fathul Fauzy Nurdin menghadiri kegiatan Tasyakuran Swasembada Pangan yang digelar secara daring (Zoom Meeting) di Aula Kantor Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Rabu 7 Januari 2026.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Bupati Bantaeng menegaskan bahwa program swasembada pangan merupakan prioritas nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Sukses Tingkatkan Pertanian, Gubernur Sulsel Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi besar para petani.
“Program swasembada pangan ini adalah program pemerintah pusat yang sangat diprioritaskan oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden selalu menekankan pentingnya sektor pertanian, dimana petani memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Bantaeng menyampaikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah pusat telah dirasakan langsung manfaatnya oleh para petani, diantaranya optimalisasi lahan pertanian serta penetapan harga gabah sebesar Rp.6.500 per kilogram.
Baca Juga: Nelayan Panrang Luhu Mengadu ke DPRD Bulukumba, Komisi II Bahas Tata Kelola Pesisir
Penetapan harga tersebut dikawal langsung oleh TNI melalui Dandim dan jajaran Kodim agar tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Selain itu, permasalahan pupuk yang sempat menjadi keluhan petani pada tahun 2023–2024 kini mulai teratasi.
Pada tahun 2025, ketersediaan pupuk dipastikan aman bagi petani yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Baca Juga: Luncurkan SPPG Caile 02, Andi Utta: Jangan Saling Menjatuhkan, Mari Saling Support
“InsyaAllah, bagi petani yang sudah terdata dalam RDKK, jatah pupuknya tersedia. Sementara bagi yang belum terdata, pemerintah terus mengupayakan pendataan agar seluruh petani dapat terakomodir,” jelasnya.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, Presiden Republik Indonesia juga menetapkan kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen guna meringankan beban produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.
