MoU Bersama Kejati Sulsel, Gubernur Andi Sudirman Dukung Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP 2023

Sulawesinetwork.com - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. 

Penandatanganan berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (20/11/2025). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Prof. Dr. Asep Nona Mulyana, serta 24 kepala daerah dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Bupati Bantaeng Pastikan Pembangunan Koperasi Merah Putih Mendukung Ekonomi Desa dan Kelurahan

Gubernur Andi Sudirman menyambut baik kolaborasi tersebut, yang dinilainya sebagai terobosan penting dalam penerapan hukum pidana modern.

Menurutnya, pidana kerja sosial dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban negara apabila pelaku langsung dikirim ke lembaga pemasyarakatan.

"Harapan kami bagaimana program ini bisa bermanfaat. Karena kalau masuk lapas, ada beban negara. Apalagi bagi pelanggaran ringan yang masih bisa berkontribusi ke masyarakat serta mempercepat proses pemulihan pelaku," ujarnya.

Baca Juga: Sekda Sinjai: Perempuan Aktor Penting Pembangunan Berkelanjutan, Punya Perspektif Unik dalam Kebijakan Publik

Ia menambahkan, sebagai kebijakan baru, Pemprov Sulsel membutuhkan dukungan masyarakat serta pendampingan dari kejaksaan dalam implementasinya di lapangan.

Sementara itu, Jampidum Asep Nona Mulyana menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam mempersiapkan penerapan KUHP 2023 yang mulai berlaku Januari 2026.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Bibit 2024, Kejati Geledah Kantor Dinas TPHBun, Kadis Kominfo: Kita Hormati Proses Hukum

Ia menegaskan bahwa pidana kerja sosial menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat reintegrasi pelaku tindak pidana ke masyarakat.

"Ini tugas dan tanggung jawab kita bersama. Diharapkan gubernur, kepala daerah, dan kajari dapat memberi kontribusi positif, baik bagi pelaku sendiri, masyarakat, maupun daerah," kata Asep.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Andi Sudirman Pimpin Upacara HKN ke-61 'Generasi Sehat, Masa Depan Hebat'

Ia juga menekankan perlunya edukasi dan penyusunan regulasi internal agar pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan efektif dan berkeadilan.