Sulawesinetwork.com - Rapat paripurna DPRD Palopo dengan agenda penyerahan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 berakhir ricuh.
Tiga fraksi besar, yakni Golkar, PDIP, dan NasDem, memilih walk out sebagai bentuk protes atas absennya Wali Kota Palopo, Naili Trisal, Kamis (18/9/2025).
Pantauan di ruang paripurna DPRD sekitar pukul 14.30 Wita, rapat awalnya berjalan normal.
Namun, suasana berubah tegang setelah anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Aris Munandar, menyatakan keberatan atas ketidakhadiran wali kota.
Baca Juga: 208 Warga Binaan Ikut Perkemahan Satya Dharma Bhakti di Lapas Makassar
“Kenapa saya melakukan walk out? Karena rancangan awal RPJMD nantinya akan menghasilkan nota kesepakatan yang ditandatangani ketua DPRD dan kepala daerah. Sangat disayangkan jika kepala daerah tidak hadir pada penyerahan rancangan awal RPJMD,” tegas Aris.
Aksi Aris kemudian diikuti anggota dewan dari fraksi lain. Tercatat, 17 dari total 25 anggota DPRD Palopo meninggalkan ruang sidang.
Mereka menilai absennya wali kota sebagai bentuk ketidakprofesionalan sekaligus pelanggaran etika dalam hubungan eksekutif dan legislatif.
Baca Juga: Raihan Anak Pengupas Bawang di Makassar: Tanpa Sekolah Rakyat, Saya Tak Bayangkan Bisa Sekolah
“Ini kan bisa dikomunikasikan lebih dulu dengan pimpinan DPRD. Kalau perlu diundur jamnya, bahkan sampai malam pun kami siap. Tapi yang terjadi justru wali kota tidak hadir tanpa alasan jelas, padahal beliau ada di Palopo,” tambah Aris.
Ketua DPRD Palopo, Darwis, akhirnya memutuskan menunda rapat karena jumlah anggota dewan tidak lagi kuorum.
“Dengan walk out-nya tiga fraksi, otomatis tidak ada lagi alasan kita melanjutkan. Sidang ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan,” kata Darwis.
Baca Juga: Gerakan Pangan Murah di Sinjai Diserbu Warga, Harga Sembako Lebih Terjangkau
Darwis juga mengkritik keras sikap wali kota. Menurutnya, ketidakhadiran tanpa alasan jelas mencederai prinsip kesetaraan antara DPRD dan pemerintah daerah.
