Terkait skema pelaksanaan, Pj. Sekda menilai pendekatan melalui APBN akan lebih relevan untuk wilayah-wilayah terpencil tersebut.
Hal ini karena program yang didanai APBN selama ini lebih diarahkan untuk menjangkau daerah tertinggal, terluar, dan terjauh.
Sementara skema kerja sama dengan pihak Yayasan dinilai lebih cocok untuk wilayah yang mudah dijangkau dan memiliki potensi ekonomi lebih besar, mengingat orientasi Yayasan cenderung bersifat bisnis dan selektif terhadap lokasi sasaran.
Ia juga menyinggung terkait besaran biaya operasional, mengingatkan bahwa dalam konteks wilayah dengan akses sulit, biaya operasional tentu akan lebih tinggi, sehingga perlu perhitungan yang cermat agar pelaksanaan program tetap efisien dan merata.
Pj. Sekda juga berharap agar proses verifikasi yayasan dan data kelompok sasaran dapat segera dirampungkan agar manfaat program MBG dapat segera dirasakan oleh masyarakat Barru, khususnya anak-anak dan keluarga rentan.
Sebagai penutup, Pj. Sekda menyampaikan bahwa jika ke depan terdapat penambahan jumlah sekolah atau cakupan data, Pemerintah Kabupaten Barru siap melakukan pengajuan kembali agar wilayah yang belum terjangkau dapat diakomodasi dalam pelaksanaan Program MBG.(*)
Artikel Terkait
Drama di Rinjani: Pendaki Belanda Dievakuasi Helikopter Usai Terjatuh, Kasus Kedua dalam Sepekan!
Strategi Mendag Budi: Tarif 19 Persen AS Jadi Magnet Investasi dan Pendorong Ekspor RI!
DPR Desak Kemendag Perbaiki Sistem COD: 'Cash or Duel' Daripada 'Cash on Delivery'!
Legenda Musik Connie Francis Tutup Usia, 'Pretty Little Baby' Abadi di Hati Penggemar Lintas Generasi
Babak Baru Kontroversi Lisa Mariana vs. Ridwan Kamil: Tes DNA di RSCM Jadi Kunci Pengungkapan Kebenaran
Kemenag Sediakan Beasiswa Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk Cetak Guru Profesional
Siap-Siap! PPG Angkatan II untuk Guru Mapel Pendidikan Agama Dimulai Awal September 2025