Terkait skema pelaksanaan, Pj. Sekda menilai pendekatan melalui APBN akan lebih relevan untuk wilayah-wilayah terpencil tersebut.
Hal ini karena program yang didanai APBN selama ini lebih diarahkan untuk menjangkau daerah tertinggal, terluar, dan terjauh.
Sementara skema kerja sama dengan pihak Yayasan dinilai lebih cocok untuk wilayah yang mudah dijangkau dan memiliki potensi ekonomi lebih besar, mengingat orientasi Yayasan cenderung bersifat bisnis dan selektif terhadap lokasi sasaran.
Ia juga menyinggung terkait besaran biaya operasional, mengingatkan bahwa dalam konteks wilayah dengan akses sulit, biaya operasional tentu akan lebih tinggi, sehingga perlu perhitungan yang cermat agar pelaksanaan program tetap efisien dan merata.
Pj. Sekda juga berharap agar proses verifikasi yayasan dan data kelompok sasaran dapat segera dirampungkan agar manfaat program MBG dapat segera dirasakan oleh masyarakat Barru, khususnya anak-anak dan keluarga rentan.
Sebagai penutup, Pj. Sekda menyampaikan bahwa jika ke depan terdapat penambahan jumlah sekolah atau cakupan data, Pemerintah Kabupaten Barru siap melakukan pengajuan kembali agar wilayah yang belum terjangkau dapat diakomodasi dalam pelaksanaan Program MBG.(*)
