Sulawesinetwork.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tidak berkaitan dengan unsur politik.
Kabag Pemberitaan, Ali Firki mengatakan, kasus yang menyeret Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo itu diusut KPK sejak Januari awal tahun 2023.
"Penyelidikan sudah sejak awal tahun 2023. Jauh sebelum penyelidikan, tentu ada proses panjang sebagai tindaklanjut atas laporan masyatakat," kata Ali dikutip pada Kamis, 15 Januari 2023.
Baca Juga: Ditetapkan Sebagai Tersangka, Mentan Syahrul Yasin Limpo Dipanggil KPK
Kata Ali, KPK menyadari pengusutan kasus menjelang pemilu 2024 akan dikaitkan dengan unsur politik. Namun secara tegas, KPK membantah hal itu berkaitan.
"Memang sudah masuk menjelang tahun politik 2024, sehingga banyak yang mengaitkan. Tapi kami harus ingatkan, stop narasi berbasis asumsi tersebut," tegasnya.
Ali menegaskan bahwa setiap perkara yang diusut KPK dilakukan secara profesional atas dasar kecukupan alat bukti yang akan dipertanggungjawabkan nantinya.
Baca Juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Diduga Bakal jadi Tersangka Terkait Kasus Ini
"Sudah banyak contoh perkara yang selalu dinarasikan kriminalisasi dan politis, namun itu semua tidak terbukti, hanya asumsi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan atas perkara dimaksud," sambungnya.
Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur buka suara soal kabar yang Syahrul Yasin Limpo dijadikan tersangka. Dia menyebut kasus itu masih dalam proses penyelidikan.
"Saat ini masih proses lidik. Mohon maaf belum ada yang bisa kami sampaikan ya. Mohon bersabar," ujarnya.
Baca Juga: Dikabarkan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi oleh KPK, Ini Jawaban Mentan Syahrul Yasin Limpo
Kabar Mentan diduga dijadikan tersangka diketahui, berdasarkan unggahan akun Instagram @pedeoproject pada Rabu, 14 Juni 2023.
"Dalam informasi terbatas itu disebutkan bahwa SYL (Syahrul Yasin Limpo) selaku Menteri Pertanian 2019-2024 bersama-sama dengan KSD (Sekjen Kementerian Pertanian 2021 s/d sekarang) dan HTA (Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022/Direktur Alat Mesin Pertanian tahun 2023) telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi (TPK)," tulis akun tersebut.
