Mereka juga setuju dengan usulan KPK agar koruptor "dihidupkan mandiri" di penjara tersebut.
Namun, pihak yang kontra berpendapat bahwa gagasan ini terlalu ekstrem dan melanggar hak asasi manusia.
Baca Juga: 4 Rekomendasi Smartphone Mid-Range dengan Kamera Terbaik di Maret 2025
Mereka juga mempertanyakan efektivitas penjara pulau terpencil dalam memberantas korupsi.
Jika gagasan ini direalisasikan, pemerintah akan menghadapi sejumlah tantangan, seperti pemilihan lokasi pulau yang tepat, pembangunan infrastruktur penjara, dan pengelolaan narapidana di pulau terpencil.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia dalam implementasi gagasan ini.
Gagasan penjara pulau terpencil ini menjadi salah satu wacana menarik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah gagasan ini akan menjadi solusi efektif atau justru menimbulkan kontroversi baru? Mari kita ikuti perkembangan selanjutnya.(*)