Sulawesinetwork.com - Pemerintah tengah menyiapkan gebrakan revolusioner dengan membuka Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2025/2026. Kabar menariknya, tenaga pendidik untuk sekolah unik ini akan direkrut dengan skema kontrak kerja individu, tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam konferensi pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (9/4/2025), mengungkapkan detail penting mengenai rekrutmen guru Sekolah Rakyat.
"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat)," tegas Mu’ti, memberikan kejelasan mengenai status kepegawaian.
Meski tak berstatus ASN, kualitas guru Sekolah Rakyat tetap menjadi prioritas. Mu’ti membeberkan syarat ketat bagi calon pendidik: wajib lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu (fulltime), dan mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran.
"Yang pertama ia harus fulltime, harus di situ, dan harus disampaikan di awal," tekannya.
Baca Juga: Indonesia Berduka: Legenda Musik Titiek Puspa Berpulang di Usia 87 Tahun
Tak hanya guru, penugasan kepala sekolah pun akan disesuaikan dengan jumlah murid di setiap lokasi. Bayangkan, satu kepala sekolah bisa memimpin tiga jenjang sekaligus: SD, SMP, dan SMA dalam satu Sekolah Rakyat! Efisiensi yang menarik!
"Untuk BNBA dari guru yang akan menjadi tenaga pendidik akan diserahkan pada 24 April," lanjut Mu’ti, memberikan timeline penting.
Kurikulum Anti-Mainstream: Belajar Sesuai Ritme Sendiri!
Sekolah Rakyat hadir dengan pendekatan kurikulum yang benar-benar individual. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemetaan capaian belajar siswa dilakukan sejak awal.
Model pendidikan "multi entry multi exit" ini memungkinkan siswa masuk kapan saja** dan menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kecepatan dan minat masing-masing!
