Sulawesinetwork.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan (BG), melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghalau penyelundupan dan memberantas narkoba.
Laporan ini disampaikan BG dalam rapat Badan Anggaran DPR RI bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 Juli 2025.
BG memaparkan bahwa kementeriannya berhasil mengungkap 62 kasus besar penyelundupan dengan melibatkan 900 tersangka.
Baca Juga: Bupati Andi Utta Lakukan Mutasi, 21 Pejabat Administrator Pemkab Bulukumba Bergeser, Ini Daftarnya
Total nilai barang bukti dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp11,5 triliun, dengan kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp1,3 triliun.
Barang bukti yang disita didominasi oleh produk hasil tembakau, tekstil, narkoba, elektronik, makanan dan minuman, obat-obatan, serta kosmetik.
Rekor Pengungkapan Narkoba Terbesar
Baca Juga: Bupati Andi Utta Mutasi 23 Pejabat Pengawas Pemkab Bulukumba, Ini Daftarnya
Khusus untuk pemberantasan narkoba, BG menjelaskan bahwa pemerintah berhasil melakukan penangkapan kasus narkoba terbesar dalam sejarah Indonesia.
“Berikutnya Desk Pemberantasan Narkoba, telah mencatat rekor yang terbesar dalam ungkapan narkoba di Indonesia,” ujar BG.
Ia menambahkan, "Total jiwa yang bisa diselamatkan sebesar 30 juta jiwa, operasi menonjol termasuk penggagalan pengungkapan 2 ton sabu di Batam senilai Rp5 triliun dan penyitaan aset TPPU sebesar Rp16,84 triliun.”
Baca Juga: Mentan Amran Wanti-wanti Pengusaha Beras Nakal: Satgas Pangan Akan Pantau Hingga Daerah
Kemenko Polkam juga mengungkap empat kasus menonjol dalam pemaparannya di rapat DPR:
- Jaringan Thailand - Lapas - Kampung Bahari, Jakarta
- Tiga kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional oleh WNA
- Jaringan kurir narkotika jenis sabu jalur darat Aceh - Medan
- Jaringan kurir narkotika jenis sabu jalur udara Aceh - Medan - Surabaya - Bali - Kalimantan
Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba dan penyelundupan yang merugikan negara. (*)