Bapanas Ungkap Alasan Harga Beras Masih Naik Meski Stok Bulog Melimpah

Sulawesinetwork.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap alasan harga beras masih mengalami kenaikan di sejumlah daerah meski penguasaan stok beras oleh Perum Bulog cukup besar.

Bapanas menilai persoalan tersebut bukan semata-mata karena ketersediaan stok, tetapi juga berkaitan dengan kecepatan distribusi beras untuk melakukan intervensi terhadap harga di pasar.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan Bulog perlu mempercepat dan memperluas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama ke pasar.

Baca Juga: Golkar Rombak Susunan Fraksi di DPR, Sejumlah Pimpinan Komisi Berganti

Bulog juga diminta memastikan bantuan pangan untuk alokasi Juli-September 2026 dapat disalurkan tepat waktu.

“Karena kalau teman-teman (Bulog) kebanyakan (menyalurkan beras SPHP) di RPK kemudian di pasarnya sedikit, tentu IPH (indeks perkembangan harga)-nya akan naik. Oleh karena itu tolong pakai strategi agar masifkan di pasar-pasar untuk SPHP di bulan Agustus, September dan Oktober ini dan seterusnya,” kata Ketut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Selasa, 18 Agustus 2026.

Menurut Ketut, penyaluran SPHP yang terlalu banyak melalui Rumah Pangan Kita (RPK), sementara distribusi langsung ke pasar masih terbatas, membuat intervensi harga tidak berjalan optimal.

Baca Juga: Semarak HUT RI ke-81, Desa Kindang Gelar Turnamen Mini Soccer Antar Dusun

Karena itu, Bulog diminta memprioritaskan pasar sebagai salah satu lokasi utama penyaluran SPHP, khususnya di daerah yang mengalami kenaikan harga beras.

Selain SPHP, bantuan pangan untuk alokasi tiga bulan juga dinilai perlu disalurkan sesuai penugasan dan tepat waktu.

Ketut mengatakan kedua intervensi tersebut apabila dilakukan secara tepat waktu seharusnya dapat membantu mengendalikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di daerah.

Baca Juga: Cara Cek Desil Bansos Kemensos Secara Online, Cukup Gunakan NIK KTP

Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan pemantauan harga beras setiap hari dan segera berkoordinasi dengan Bulog apabila terjadi kenaikan harga.

Ketut mengatakan pemerintah akan mengganti biaya distribusi beras SPHP yang dikeluarkan Bulog.