Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Ini Kata Menkeu Purbaya

Sulawesinetwork.com - Rencana penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan direspon Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara serius.

Menurut Menkeu Purbaya rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut belum diketahuinya.

Namun dirinya berencana untuk mengadakan pertemuan langsung dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk mendapatkan informasi.

Baca Juga: Gubernur Andi Sudirman Hadiri Kajian Islam Ilmiah Bertema 'Menjaga Diri dan Keluarga dari Api Neraka'

Salah satu informasi yang dibutuhkan menurut Purbaya yakni alasan perlunya dikeluarkan kebijakan pemutihan tunggakan iuran itu dan mendiskusikan lebih pemberlakuannya.

"Saya belum tahu alasannya seperti apa tapi nanti kita akan update begitu saya dapat hasil lebih jelas seusai pertemuan dengan Mensesneg," kata Purbaya saat diskusi secara daring dengan media massa, Jumat (10/10/2025).

Sebagaimana diketahui, Mensesneg Prasetyo Hadi kemarin mengatakan, pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Sekprov Sulsel Dorong TKSK Terus Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme di Usia ke-16

"Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan," papar Prasetyo kemarin, Kamis (9/10/2025).

Adapun, wacana ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Dia mengatakan pemerintah berencana untuk menghapus tunggakan para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum dibayar. Menurutnya, angka tunggakan tersebut mencapai triliunan rupiah.

Baca Juga: Dorong Swasembada Pangan, Gubernur Sulsel Salurkan Bantuan Benih ke Soppeng dan Sidrap

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof Abdul Kadir mengatakan bahwa penghapusan tunggakan peserta JKN bisa saja dilakukan, namun pihaknya menyebut butuh adanya regulasi yang mengatur hal tersebut.

"Kalau ada payung hukum dari pemerintah bahwa tunggakan itu akan diputihkan, maka tentunya kami dari BPJS Kesehatan akan mengikuti itu," kata Abdul kepada awak media di Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025). (*)