Dalam rekomendasinya, Fraksi Golkar mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset, piutang, dan investasi daerah, peningkatan akurasi perencanaan anggaran, optimalisasi pemanfaatan SiLPA, serta evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih di bawah 80 persen.
Fraksi Golkar juga menegaskan pentingnya peningkatan PAD sebagai salah satu tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Baca Juga: Berlangsung Khidmat, Kapolres Bulukumba Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)