Berdasarkan data KPK, pelaksanaan Desa Antikorupsi telah berlangsung sejak 2021 hingga 2025. Pada periode 2021–2023, sebanyak 176 desa dari 33 provinsi ditetapkan sebagai desa percontohan.
Tahun 2024, terdapat 114 desa dari 10 provinsi yang dinilai layak dalam perluasan program. Sementara pada 2025, dari 10 provinsi, sebanyak 59 desa masuk dalam program perluasan.
Baca Juga: Wabup Barru Resmi Buka Musorkab KONI, Dorong Kekompakan dan Prestasi Atlet
Dengan demikian, total desa yang terlibat dalam program Desa Antikorupsi hingga 2025 mencapai 235 desa. Untuk tahun 2026, KPK menargetkan perluasan ke 134 desa yang tersebar di 12 provinsi, termasuk Sulawesi Selatan dengan alokasi 21 desa, sebagai bagian dari penguatan sistem pencegahan korupsi dari level paling dasar pemerintahan.
21 desa ini menjadikan Sulsel sebagai rencana perluasan Desa Antikorupsi terbanyak. (*)