Sulawesinetwork.com - Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas optimalisasi pengelolaan dan ketertiban pelayanan parkir tepi jalan, Kamis (15/1/2026), di Ruang Rapat Komisi III DPRD Bulukumba.
Berdasarkan rilis Humas DPRD Bulukumba melalui akun resmi media sosial facebook. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bulukumba Drs. H. Andi Pangerang Hakim, didampingi Wakil Ketua Ismail Papo, serta anggota Rizal Sarib, Drs. H. Syarifuddin, dan H. Bahtiar Ilham.
Sejumlah OPD hadir, di antaranya Inspektorat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pendapatan Daerah, Satpol PP, serta Damkar dan Penyelamatan. Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Bagian Hukum Setda, serta tamu undangan lainnya.
Baca Juga: Pj Sekda Barru Hadiri Sertijab Karutan, Tekankan Kolaborasi dan Prestasi Nasional
Fokus pembahasan mengarah pada persoalan penataan parkir dan pemungutan retribusi di pasar tradisional, khususnya Pasar Tanete, Pasar Bontomanai, dan Pasar Bonto Bahari, yang dinilai masih belum tertib dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Dalam rapat terungkap masih terdapat sejumlah titik parkir tepi jalan yang belum dipungut retribusinya. Warga Bontomanai juga mengeluhkan pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Ground Breaking Jalan Paket 5 MYP Rp383 Miliar di Poros Tanabatue-Palattae Bone
Koordinator petugas retribusi di Bontomanai mengungkapkan keterbatasan lahan parkir akibat area tepi jalan digunakan untuk aktivitas berdagang. Kondisi ini memicu tumpang tindih kewenangan antara petugas parkir Dinas Perhubungan dan petugas retribusi pasar dari Dinas Perdagangan.
Masalah serupa terjadi di Pasar Bonto Bahari. Pedagang memilih berjualan di luar pasar karena kios dan los di dalam pasar disewakan kembali. Belum adanya pagar pembatas pasar menyebabkan lahan sekitar pasar bebas dimanfaatkan bahkan disewakan, sehingga ruang parkir semakin terbatas.
Baca Juga: Pemkab Barru Siapkan Generasi Global, BREXA Jadi Jembatan Kerja Internasional
Sementara itu, di Pasar Tanete, kemacetan lalu lintas dipicu belum jelasnya pembagian tugas pengaturan lalu lintas di lapangan, yang menyebabkan koordinasi antarpetugas tidak optimal.
Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan pedagang yang berjualan di atas kendaraan agar kembali ke area pasar. Ke depan, pemungutan retribusi pasar juga direncanakan melalui pihak ketiga guna meningkatkan efektivitas dan transparansi.
Baca Juga: Nokia X700 5G Jadi Handphone Paling Dicari di Tahun 2026, Begini Ketersediaannya
Inspektorat Daerah melaporkan hasil uji petik di sejumlah lokasi menemukan adanya tumpang tindih kebijakan antara petugas pasar Dinas Perdagangan dan juru parkir Dinas Perhubungan.