Sulawesinetwork.com - Bertahuan- tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba membayarkan iuran BPJS Kesehatan untuk warga yang sudah masuk dalam katagori sudah mampu.
Temuan tersebut didapatkan setelah tim verifikasi dan validasi (Verval) melakukan pengecekan langsung ke 109 desa dan 27 kelurahan di Kabupaten Bulukumba sejak sejak Senin, 10 Juli 2023.
Dari hasil Verval yang dilakukan, ditemukan 2.737 data warga yang dianggap sudah tidak masuk dalam katagori penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Jualan di Tiktok Live Bisa Lebih Untung Dibanding Shopee? Jadi Pilihan Milenial
Dari jumlah ribuan tersebut, secara rinci terdapat 1.276 orang warga yang bahkan sudah tergolong dalam kategori sudah mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Hal ini dianggap cukup merugikan daerah yang selama ini telah mengeluarkan anggaran mencapai ratusan juga untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan.
"Temuan petugas dilapangan masih banyak ditemukan yang sudah tidak memenuhi katagori tapi masih menerima. Ini merugikan daerah karena banyak warga miskin yang belum menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan," ungkap Kabid Humas Pemkab Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad, Senin, 17 Juli 2023.
Baca Juga: Jemaah Haji Makassar Akui Gunakan Emas Palsu Usai Diperiksa Bea Cukai, Kenali Ciri-ciri yang Asli
Menurut Andi Ayatullah, temuan ribuan nama penerima yang tidak memenuhi katagori didapatkan tim survei sebelumnya yang saat ini dilanjutkan dengan tahapan kroscek.
"Saat ini petugas masih jalan melakukan kroscek dari temuan-temuan itu tim survei yang sebelumnya turun," ungkapnya.
Tim Verval yang saat ini melakukan kroscek dari temuan tim survei juga disebut berpotensi berubah berdasarkan yang disesuaikan dengan kondisi warga penerima.
Baca Juga: Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih! Beda Pendapat Anggota DPRD Tanggapi Himbauan Bupati Bulukumba
"Data ini masih bisa berubah dan bisa juga bertambah, karena setiap nama didiskusikan bagaimana kehidupannya. Karena terkadang tim survei ada info yang belum didapat secara utuh," terangnya.
Terkait pergantian nama yang sudah dianggap tidak memenuhi katagori. Andi Ayatullah menyebutkan jika hal tersebut nantinya akan diusulkan oleh kepala desa maupun lurah.
