Sulawesinetwork.com - Badan Semi Otonom Bakastra BPD HIPMI Sulawesi Selatan menginisiasi forum strategis bertajuk “Economic Outlook in War 2026” sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional dan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Kamis (30/4), mengangkat tema “Mitigasi Risiko, Optimalisasi Peluang”.
Forum ini mempertemukan unsur militer, akademisi, legislatif, dan praktisi bisnis dalam satu ruang diskusi untuk membedah risiko sekaligus merumuskan langkah adaptif menghadapi ketidakpastian global.
Baca Juga: Baru Menjabat, Kasat Narkoba Polres Bulukumba Ungkap 6 Kasus Narkotika dalam Dua Pekan
Dalam pemaparannya, Marsma TNI (Purn) Dr. Ir. H. Andi Sutomo menekankan bahwa konflik global saat ini tidak lagi bersifat konvensional semata, melainkan telah berkembang menjadi perang multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, siber, hingga ketahanan pangan.
Ia menjelaskan bahwa konsep perang semesta menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk sektor usaha.
"Ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kemandirian ekonomi. Dunia usaha harus mampu menjaga rantai pasok, stabilitas produksi, dan ketahanan energi sebagai bagian dari strategi pertahanan negara,” ujarnya.
Baca Juga: Hardiknas 2026 di Sinjai: Bupati Ratnawati Ajak Bangun Pendidikan dengan Hati dan Kolaborasi
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pelaku usaha untuk mulai melakukan diversifikasi sumber bahan baku serta membangun ekosistem bisnis yang lebih resilien terhadap gangguan global.
Sementara itu, akademisi Universitas Hasanuddin, Prof. H. Marsuki, menggarisbawahi bahwa konflik geopolitik telah menciptakan tekanan berlapis terhadap ekonomi global, mulai dari fluktuasi harga energi, gangguan distribusi logistik, hingga meningkatnya inflasi di berbagai negara.
Menurutnya, dampak tersebut turut dirasakan di tingkat daerah, khususnya pada sektor UMKM.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Klarifikasi Proyek Irigasi Bulukumba, Tegaskan Bukan Kewenangan Provinsi
“Secara makro, kita melihat tekanan pada nilai tukar dan kenaikan biaya impor. Namun secara mikro, pelaku usaha kecil menghadapi kenaikan harga bahan baku dan penurunan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan berbasis data, termasuk menjaga stabilitas harga, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kapasitas produksi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.
