Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2026, Sulawesi Selatan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,47 persen (month to month/mtm) yang dipengaruhi oleh peningkatan harga emas perhiasan dengan andil 0,20 persen, serta kenaikan harga komoditas ikan segar.
Secara tahunan, inflasi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 4,11 persen (year on year/yoy) yang terutama didorong oleh penyesuaian tarif listrik seiring normalisasi kebijakan pascapemberian diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya.
“Kami berharap HLM ini dapat merumuskan rekomendasi yang efektif untuk pengendalian inflasi pada periode HBKN Ramadan–Idulfitri 2026, baik di sisi hulu, antara, maupun hilir. Kami mohon dalam rapat ini beberapa dinas provinsi serta bupati dan wali kota yang hadir dapat menjelaskan strategi teknis pengendaliannya,” tuturnya.
Baca Juga: SPPG dan Gudang Pangan Polri Diresmikan Serentak, Bantaeng Masuk Daftar Nasional
Dari sisi perkembangan digitalisasi ETPD, meskipun Sulawesi Selatan telah meraih prestasi nasional TP2DD selama empat tahun berturut-turut, masih terdapat sejumlah tantangan di tingkat kabupaten/kota, antara lain rendahnya frekuensi pelaksanaan HLM, belum optimalnya dokumentasi kegiatan koordinasi, realisasi roadmap P2DD yang belum sepenuhnya sesuai rencana, serta implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih terbatas.
Oleh karena itu, dalam forum ini juga dibahas penguatan kelembagaan TP2DD, termasuk penyusunan dan pembaruan roadmap P2DD, pembaruan regulasi ETPD, serta penunjukan person in charge (PIC) digitalisasi di sektor-sektor potensial seperti parkir, pasar, air minum, dan pariwisata.
Baca Juga: Pemkab Sinjai Gandeng ITB Nobel dan Politani Pangkep, Fokus SDM dan Pertanian
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berharap arahan strategis dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dapat menjadi komitmen bersama yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan stabilitas harga, percepatan digitalisasi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan perkembangan kondisi inflasi terkini, risiko inflasi ke depan, serta rekomendasi intervensi stabilisasi harga pangan menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri.
Ia juga menyampaikan perkembangan Indeks ETPD serta pendalaman isu terkait tantangan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.(*)
