Sekali lagi dengan memperhatikan info tersebut secara administratif daerah yang akan dimekarkan, Namun indesk kapasitas fiskalnya, ada yang belum memenuhi syarat, karena rata-rata belum mencapai 17,65 persen. Luwu 14,2 persen dan Luwu Utara 8 persen.
Sementara itu, Pengamat Pemerintahan, M. Syahrullah menilai Rendahnya proporsi PAD dalam struktur APBD tersebut menunjukkan bahwa sektor pendapatan lokal belum mampu menopang pembiayaan pembangunan secara mandiri.
Baca Juga: Dekranasda Sulsel Lakukan Kurasi Produk Unggulan Jelang INACRAFT 2026
Ketergantungan tinggi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana bagi hasil menjadi ciri dominan dalam struktur pendanaan wilayah ini.
“Tambang yang selama ini menjadi primadona dan magnet investor tidak memberikan kontribusi maksimal ke provinsi karena kewenangan sebagaimana halnya Sulsel selama puluhan tahun hanya menerima DBH bukan di sektor tambangnya tapi di air permukaan atau bendungannya,” ungkapnya.
Kata dia, kondisi fiskal yang demikian berimplikasi pada keterbatasan ruang anggaran untuk program prioritas pembangunan, pelayanan publik, dan investasi infrastruktur yang berkelanjutan.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan Selama Ramadan, Ini Menu yang Disiapkan
Ketergantungan pada dana transfer pusat pula membuat daerah lebih rentan terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional serta perubahan nilai alokasi anggaran pusat.
“Sehingga jika kemudian soal isu kaya tambang mau pisah tidak akan membawa perubahan berarti terhadap provinsi akibat bukan kewenangannya,” pungkas Syahrullah. (*)
