Sulawesinetwork.com - Sebuah postingan Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (Unhas) ramai menjadi sorotan.
Narasi postingan pada Jumat, 12 Desember 2025 itu tersiar sebuah judul "Netralitas Politik Dalam Pendidikan Tinggi".
Baca Juga: Dibuka Gubernur Sulsel, Jambore Kepala Desa Tekankan Integritas dan Inovasi Pembangunan Desa
Hal ini merupakan sebuah langkah narasi menyelematkan Universitas Hasanuddin dari kepentingan Politik Praktis mengingat Kampus merupakan tempat pengembangan wilayah akademik.
Dengan mengangkat sub tema "Rektor Tidak Boleh Berpoltik" tentu kembali menegaskan dan menjadi sebuah renungan kembali kepada seluruh akademisi Universitas Hasanuddin jika perguruan tinggi tidak dijadikan sebagai arena politik.
Baca Juga: 12 Sekolah di Bulukumba Raih Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menyampaikan bahwa "Seluruh regulasi ini memperlihatkan satu garis merah yang konsisten. Negara menuntut agar Pendidikan Tinggi tetap steril dari Intervensi Politik Praktis," tulisnya dalam sebuah Instagram.
"Secara akademik alasan ini sangat jelas keterlibatan politik Rektor akan mengganggu kebebasan keilmuan, merusak suasana Ilmiah yang inklusif, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kualitas dan objektivitas Universitas. Secara kelembagaan hal itu beresiko menimbulkan konflik Kepentingan, Polarisasi Internal, dan tekanan politik terhadap civitas akademika. Secara hukum tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap tata kelola, etika jabatan, dan disiplin ASN," tegas dalam tulisan diakun tersebut.
Baca Juga: PUPR Sinjai Keruk Drainase di Tekolampe dan Yahya Mathan Cegah Banjir Kota
Menyikapi fenomena yang terjadi dan narasi kritis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Syahrullah Sanusi. S.Sos., M.Si yang merupakan Alumni Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa Intervensi Politik dalam pemilihan Rektor masih kuat di Perguruan Tinggi.
"Dengan hadirnya Politik Praktis di Perguruan Tinggi dalam Pemilihan Rektor menjadikan saya terus bertanya. Kebebasan Berpendapat dikampus itu Realita atau sekedar Retorika ? . kita sama sama pahami bahwa Menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kampus memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta agen perubahan sosial bukan menjadi lahan berjalanannya proses Politik Praktis," tegasnya saat diwawancarai Via Telepon. Sabtu, 13 Desember 2025.
Baca Juga: Kominfo Barru Koordinasi ke KI Sulsel: Perkuat Keterbukaan Informasi Pasca Serangan Siber
Baginya jelas, salah satu Calon Rektor Universitas Hasanuddin telah menyeret kampus kedalam Politik Praktis. "kampus sebagai ruang akademik harus menjadi tempat untuk menimba ilmu secara objektif. Para dekan, rektor boleh ikut politik praktis, tapi jangan menyeret-nyeret kampus ke dalam politik praktis, artinya kampus ya sudah belajar saja, para pimpinan kampus ini harus menjaga netralitas," lanjutnya.
Ia kembali menegaskan bahwa kampus harus mampu terhindar dari kepentingan politik praktis. Sebab, kampus harus menjadi wadah pengembangan intelektualitas yang sehat dan kritis.
