Sulawesinetwork.com - Politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap masih menjadi ancaman pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel. Politik uang dan netralitas ASN masih masih terus membayangi kontestasi lima tahunan mendatang.
Ini berdasarkan hasil penangan pelanggaran saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu. Dimana beberapa daerah yang telah ditangani netraliats ASN dan politik uang masih mendominasi.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Sulawesi Selatan masuk dalam daerah rawan rendah.
Namun fakta dalam pencegahan sangat tinggi. Dari aspek pencegahan ada sekitar 8.863 setiap tahapan berjalan dan ada 2.704 imbauan.
"Penangan pelanggaran juga tinggi, pidana 69 kasus dan paling kuat netralitas ASN dan politik uang," kata Mardina Rusli di sosialisasi instrumen pemetaaan kerawanan Pemilu serentak 2024 di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis, 20 Juni 2024.
Baca Juga: Diblokir 'Ooopss Try Again Please', Pengguna Hamster Kombat Token Berteriak di Media Sosial
Momentum Pilkada serentak ini, kata dia menjadi intropeksi bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/kota khususnya di Sulawesi selatan.
Apalagi kata dia Pemilu kemarin ada beberapa penanganan pelanggaran ASN di beberapa daerah dan politik uang.
Politik uang itu terjadi di Kabupaten Bulukumba, Luwu Timur, Pangkep Tana Toraja, Kota Palopo dan Makassar. Sementara Netralitas ASN terjadi Bantaeng, Takalar, Pinrang, Tana Toraja dan Kota Palopo.
Baca Juga: Hamster Kombat Token Error, Pengguna Telegram Dihadapkan pada Pesan 'Ooopss Try Again Please
"Artinya meski pencegahan kami lakukan dengan imbauan, melakukan penguatan ke masyarakat tidak bisa kita rapikan penangan pelanggaran kita harus memaksimalkan," ujarnya.
Menghadapi Pilkada serentak ini, Bawaslu Sulsel akan memaksimalkan kerja-kerja pengawasan dalam penanganan pelanggaran dan pencegahan.
