Sulawesinetwork.com - Kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terus bergulir panas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah membidik dugaan keterlibatan Bupati OKU, Teddy Meilwansyah, dalam skandal yang mengguncang daerah tersebut.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pihaknya sedang mendalami peran Teddy dalam kasus ini.
Baca Juga: Nokia Lumia Max: Spesifikasi Gahar dan Fitur Premium, Siap Guncang Pasar Smartphone
Hal ini diungkapkan saat mengumumkan enam tersangka dari delapan orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Minggu (16/3/2025).
Enam tersangka yang telah ditetapkan adalah Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah, Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin, Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati, serta dua pihak swasta, M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso.
Modus operandi yang terungkap cukup mencengangkan. Menjelang Lebaran, para anggota DPRD OKU menagih "jatah fee proyek" kepada Nopriansyah, yang kemudian menjanjikan pencairan uang muka sembilan proyek sebelum hari raya.
Baca Juga: Tunjangan Guru ASN Daerah Akan Cair Setiap Bulan, Mulai April 2025
"Pada kegiatan ini, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, pertemuan dilakukan antara anggota dewan, Kepala Dinas PUPR, dan dihadiri oleh pejabat bupati serta Kepala BPKD," ungkap Setyo.
Imbalan proyek ini diduga merupakan opsi lain dari permintaan awal anggota DPRD OKU terkait uang pokok pikiran (pokir).
KPK menegaskan akan menginvestigasi lebih dalam peran Teddy Meilwansyah.
Baca Juga: Penyebab BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Tsunami saat Lebaran dan Imbauannya
"Kami sedang melakukan investigasi lebih mendalam lagi terhadap penanganan perkara ini. Itu nanti kami lakukan investigasi lebih mendalam terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat," tegas Setyo.
Publik kini menanti dengan cemas perkembangan kasus ini.
Jika terbukti terlibat, Teddy Meilwansyah akan menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.