Sulawesinetwork.com - Pemerintah menyatakan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah isu ketersediaan dan distribusi beras.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah percepatan operasi pasar serta penindakan terhadap praktik pengoplosan beras.
Dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 6 Agustus 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pelaku yang terbukti mengoplos beras akan dikenai sanksi tegas.
Baca Juga: Pemkab Sinjai Ikut Rakor Kemenko Polhukam untuk Percepatan Transformasi Digital
“Yang melanggar itu akan ditindak tegas (beras oplosan),” tegas Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas.
Zulhas juga mengimbau masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah sedang mempercepat distribusi beras lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan sosial (bansos).
“Tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyalurkan 365 ribu ton beras untuk program bantuan pangan sebagai bagian dari intervensi langsung kepada masyarakat.
“Dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua, sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton,” tambah Zulhas.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menstabilkan harga beras di pasaran dan memastikan keterjangkauan pangan di masyarakat. (*)