Menilik Dua Output Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Target 3 Bulan Hasilkan Rekomendasi Kebijakan

Sulawesinetwork.com - Ada dua Komisi Percepatan Reformasi Polri, yakni versi internal kepolisian pada 17 September 2025 dan versi Presiden Prabowo pada 7 November 2025.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo termasuk satu dari 11 anggota komisi yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

Lantas, dengan dua komisi yang ada, apakah keduanya akan saling tumpang tindih?

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dilantik Presiden, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa adanya Listyo di dalam timnya akan membuat koordinasi dengan Polri lebih mudah.

Baca Juga: Sisi Lain Kasus Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Menteri ATR-BPN Singgung Jadi Momentum ‘Beres-Beres’ Sistem Pertanahan

Mendengar Laporan Komisi Reformasi Internal Polri

Jimly mengungkapkan bahwa setiap seminggu sekali akan mengadakan pertemuan selama 3 bulan dan mengundang tim Komisi Reformasi Internal Polri.

“Kami juga tadi sudah mendengar laporan perkembangan yang ada di internal dan termasuk kami putuskan bahwa ketua Tim Reformasi Internal, itu kita selalu undang kalau ada rapat,” ujar Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta pada Senin, 10 November 2025.

“Supaya dari internal punya informasi yang kadang kita perlukan, sehingga kita tidak melihat Polri itu hanya dari luar,” imbuhnya.

Baca Juga: Bupati Sinjai Lepas 13 Atlet Panjat Tebing Bertanding di Pra Porprov Sulsel 2025

Oleh karena itu, kata Jimly, kedua komisi akan bersinergi dan bekerja sama.

Koordinasi Cepat dengan Polri dan Terbuka dengan Evaluasi

Dalam kesempatan yang sama, Listyo Sigit mengatakan bahwa bergabungnya ia dalam tim bentukan Prabowo ini agar bisa memberi respon cepat dari Polri.

“Sebagai upaya untuk bisa merespon cepat dan mengimplementasikan terkait rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden dan harus kita lanjuti,” ucap Listyo.