Mendagri Tito Ingatkan Pemda Percepat Realisasi APBD untuk Dongkrak Ekonomi Daerah

Sulawesinetwork.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, percepatan belanja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tito menegaskan, setiap bulan Kemendagri rutin menggelar pertemuan virtual dengan seluruh kepala daerah untuk membacakan capaian realisasi APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca Juga: Pemkab Sinjai Gelar Monev BOK 2025, Pastikan Pengelolaan Anggaran Transparan

Tujuannya, menciptakan iklim kompetisi agar Pemda lebih terpacu memenuhi target pendapatan dan belanja.

“Kami punya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang bisa membaca pendapatan-belanja secara real time. Setiap bulan saya bacakan supaya ada iklim kompetitif. Yang pendapatannya rendah pasti malu, yang tinggi kita beri reward,” ujar Tito, Kamis (25/9/2025).

Tito menyampaikan, ia sempat bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (22/9). Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat meningkatkan peran belanja daerah sebagai salah satu mesin penggerak ekonomi nasional.

Baca Juga: Wabup Bantaeng Lantik Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

“Mesin pemerintah itu bukan hanya pusat, tapi juga daerah. Dan tanggung jawab utamanya di Mendagri,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Mendagri menjadwalkan Rapat Koordinasi (Rakor) Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia serta Rakor Pertumbuhan Ekonomi pada awal Oktober 2025.

Rakor ini diharapkan mampu memastikan sinkronisasi antara belanja pemerintah dan swasta sebagai dua mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Bupati Barru Buka Seminar Hari Statistik Nasional 2025, Tekankan Pentingnya Data Akurat

“Kalau belanja pemerintah baik, swastanya juga ikut bergerak. Dari situ pertumbuhan ekonomi bisa terlihat naik atau turun,” tegas Tito.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 571,5 triliun sepanjang Januari–Agustus 2025.