Ia juga mendorong Sekretariat DPRD Bulukumba untuk memperkuat strategi komunikasi digital melalui optimalisasi berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, memperketat quality control setiap produk publikasi, serta membangun hubungan yang lebih aktif dengan media massa dan insan pers.
Selain teknik penyusunan berita dan press release, peserta juga dibekali strategi visual storytelling, pengelolaan konten lintas platform, hingga pendekatan komunikasi digital berbasis konsep Educate, Empower, dan Engage.
Sunarti turut mengingatkan pentingnya kesiapan lembaga dalam menghadapi krisis komunikasi.
Menurutnya, kekosongan informasi dapat memunculkan spekulasi di tengah masyarakat sehingga setiap institusi harus mampu memberikan informasi secara cepat, akurat, dan berbasis fakta.
Sementara itu, Mahendratul Ikhwan memberikan materi teknis mengenai fotografi dan videografi sebagai pendukung utama publikasi informasi.
Peserta diperkenalkan pada teknik dasar pengambilan gambar, mulai dari komposisi, pencahayaan, sudut pengambilan foto, hingga cara menghasilkan dokumentasi visual yang mampu memperkuat pesan sebuah pemberitaan.
Baca Juga: Ramai Isu Kebocoran 5,7 Juta Data Nasabah Mobile Banking, Bank Jatim Beri Klarifikasi
Menurut Mahen, dokumentasi visual memiliki peran penting dalam membangun citra lembaga sekaligus meningkatkan daya tarik informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
"Foto dan video bukan hanya dokumentasi, tetapi juga media komunikasi yang mampu menyampaikan pesan secara kuat kepada publik," jelasnya.
Pelatihan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para peserta berbagi pengalaman sekaligus mendiskusikan berbagai tantangan dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: Kunjungi Gedung Pinisi, Istri Mendagri Apresiasi Fasilitas Pelayanan Publik Bulukumba
Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba berharap seluruh aparatur mampu meningkatkan kompetensi di bidang jurnalistik, fotografi, videografi, dan publikasi digital sehingga informasi mengenai kegiatan maupun kinerja DPRD dapat tersampaikan kepada masyarakat secara lebih cepat, informatif, transparan, dan profesional.
Peningkatan kapasitas aparatur di bidang komunikasi publik tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah. (*)