Sulawesinetwork.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar kegiatan kampanye informasi publik terkait perlindungan nelayan dan masyarakat pesisir dari praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan negara lain.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Bulukumba Yusli Sandi yang mewakili Dinas Perikanan Bulukumba, perwakilan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Eva Suryaman, Kepala Bagian Perbatasan Nasional Divhubinter Mabes Polri Kombes Pol Fibri Karnapianto, perwakilan Polres Bulukumba, BPJS Ketenagakerjaan pusat dan Sulawesi Selatan, jajaran Dinas Perikanan, penyuluh, serta peserta yang terdiri dari nelayan, keluarga nelayan, awak kapal perikanan, pelaku usaha perikanan dan aparat desa di Kabupaten Bulukumba.
Dalam pengantarnya, Yusli Sandi menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan dan masyarakat pesisir terkait risiko dan bahaya melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan negara lain.
Baca Juga: Dipakaikan Jaket FKPPI, Bupati Andi Utta Buka Muscab Bersama Lima Daerah
“Selain memberikan edukasi terkait konsekuensi hukum, kegiatan ini juga menyoroti praktik penyelundupan orang menggunakan kapal perikanan. Ada indikasi bahwa kapal yang melintas antarnegara bukan hanya untuk menangkap ikan, tetapi juga melakukan penyelundupan. Ini sangat berbahaya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya penangkapan nelayan Indonesia oleh otoritas negara lain, khususnya Australia.
Sementara itu, Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pelaksanaan kampanye informasi publik tersebut.
“Kegiatan ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan nelayan dan masyarakat pesisir, khususnya terkait aktivitas penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan negara lain,” ujarnya.
Menurutnya, sosialisasi seperti ini penting dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah mitigasi terhadap pelanggaran penangkapan ikan ilegal di negara lain beserta berbagai konsekuensi hukum dan sosial yang ditimbulkan.
Baca Juga: 55 Anggota BPD Dilantik, Bupati Andi Utta Tekankan Sinergi Bangun Desa
Bupati juga menegaskan bahwa nelayan dan masyarakat pesisir merupakan kekuatan utama dalam menopang ketahanan pangan, perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja, masih terdapat masyarakat pesisir yang memilih bekerja atau menangkap ikan secara ilegal di wilayah negara lain.
“Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Di satu sisi masyarakat ingin mencari penghidupan yang lebih baik, namun di sisi lain terdapat risiko besar apabila migrasi dilakukan secara tidak aman, tidak prosedural, dan tanpa perlindungan hukum yang memadai,” katanya.