Sulawesinetwork.com - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekda Sulsel), Jufri Rahman, membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Penyaluran dan Rekomendasi BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 4 Mei 2026.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat pengendalian penyaluran serta penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi, khususnya bagi sektor prioritas penerima manfaat di Sulawesi Selatan. Rakor ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulsel dalam mendukung kebijakan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Baca Juga: Sinjai Tancap Gas Transformasi Digital, Bupati Ratnawati Resmikan Aplikasi SAMAKI
Langkah ini dilakukan di tengah dinamika global yang memengaruhi sektor energi. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah serta gangguan distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz, memberikan tekanan terhadap stabilitas pasokan dan harga energi dunia.
Kondisi tersebut berdampak pada negara importir energi, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor minyak.
Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak mentah dunia berada pada tren tinggi dan sempat melampaui 100 dolar AS per barel. Indonesia sendiri masih mengimpor sekitar 700–800 ribu barel minyak per hari atau sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional.
Baca Juga: Masalah Sempadan Pantai Panrang Luhu Bira: DPRD Bulukumba Minta Dinas Pariwisata Segera Bertindak
“Situasi ini membawa konsekuensi terhadap perekonomian nasional, mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi, meningkatnya biaya logistik, hingga potensi tekanan inflasi,” ujar Jufri.
Di sejumlah wilayah, kondisi ini bahkan sempat memicu antrean dan kelangkaan BBM sebagai dampak tekanan rantai pasok energi. Dalam konteks ini, negara hadir melalui kebijakan subsidi untuk melindungi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi global.
Baca Juga: Gebyar PAUD Bulukumba, Komitmen Wujudkan Generasi Emas Sejak Dini
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran guna menjaga stabilitas harga BBM subsidi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Di sisi lain, konsumsi BBM nasional terus meningkat. Untuk solar subsidi mencapai 17–18 juta kiloliter per tahun, sedangkan pertalite sekitar 30 juta kiloliter per tahun. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran jika tidak dikelola dengan baik.
Persoalan BBM subsidi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan terukur.