“Saya menekankan pentingnya penguatan digitalisasi dan integrasi sistem distribusi BBM,” kata Jufri.
Pemanfaatan teknologi seperti barcode dan sistem aplikasi dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi. Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meminimalkan praktik penyelewengan di lapangan serta memperkuat pengawasan berbasis data.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi agar semakin tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Baca Juga: Konflik Geopolitik Global dan Ketidakpastian Ekonomi: Bakastra HIPMI Sulsel Membaca Peluang
BBM bersubsidi tidak hanya menyasar kendaraan, tetapi juga petani dan nelayan untuk kebutuhan alat mesin pertanian serta operasional kapal.
“Petani dan nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi melalui surat rekomendasi dari dinas terkait. Diperlukan sinergi, termasuk dengan aparat penegak hukum, agar pengawasan berjalan optimal dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyebut kuota BBM bersubsidi Sulsel tahun 2026 mencapai sekitar 1,8 juta kiloliter yang terdiri dari pertalite dan biosolar.
Baca Juga: Baru Menjabat, Kasat Narkoba Polres Bulukumba Ungkap 6 Kasus Narkotika dalam Dua Pekan
Pertamina juga menjalankan sejumlah langkah pengendalian, antara lain implementasi program subsidi tepat sasaran, koordinasi dengan aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan.
Sepanjang Januari–April 2026, tercatat 28 SPBU telah mendapat pembinaan hingga sanksi, serta 3.314 nomor polisi kendaraan diblokir.
Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Andri Ananda Yudhistira, menekankan tiga langkah utama, yakni penguatan pengawasan dari hulu ke hilir, pembukaan hotline pengaduan masyarakat, serta komitmen internal untuk mencegah keterlibatan oknum dalam penyalahgunaan BBM subsidi.
Baca Juga: Hardiknas 2026 di Sinjai: Bupati Ratnawati Ajak Bangun Pendidikan dengan Hati dan Kolaborasi
"Masing-masing satker tingkatkan pengawasan dari mulai hulu hingga hilir," tegas nya.
Pemprov Sulsel menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang berhak. (*)
