Sulawesinetwork.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 melalui upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati Sinjai, Senin (27/04/2026) pagi. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa.
Upacara yang berlangaung khidmat tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Sinjai. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada peringatan ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama tiga dekade.
Baca Juga: Hari Otonomi Daerah 2026, Pemkab Sinjai Tegaskan Fokus pada Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Dalam kesempatan itu, Sekda Sinjai, Andi Jefrianto membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menekankan pentingnya otonomi daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, dinilai mencerminkan peran strategis daerah dalam mengelola potensi lokal dengan tetap bersinergi bersama pemerintah pusat.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya sinkronisasi antara perencanaan nasional dan daerah. "Ketidaksinkronan selama ini dinilai masih menjadi kendala dalam efektivitas pembangunan," ujarnya.
Baca Juga: DPRD Soroti Akreditasi RSUD Andi Sultan Daeng Radja: Cantik Diluar, Buruk Didalam
Selain itu, Integrasi perencanaan dan penganggaran disebut sebagai langkah penting untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
"Reformasi birokrasi berbasis hasil juga menjadi perhatian. Birokrasi diharapkan tidak lagi berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi pada dampak nyata bagi masyarakat," Tegasnya.
Tak hanya itu, Mendagri juga mengatakan Pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi pemerintahan turut didorong guna menciptakan tata kelola yang lebih cepat, transparan, dan responsif.
Baca Juga: Jawab Kebutuhan Nakes, Gubernur Sulsel Serahkan Mobil Layanan Kesehatan untuk Warga Rongkong
Di sisi lain, ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih menjadi tantangan yang mempengaruhi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
"Kolaborasi antar daerah juga dinilai perlu diperkuat, mengingat sejumlah persoalan seperti lingkungan, transportasi, dan ekonomi bersifat lintas wilayah," Jelas Mendagri dalam sambutannya.