Dari sisi inflasi tahun kalender, Sulawesi Selatan per Januari 2026 mencatat inflasi sebesar 0,47 persen year to date. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sebesar -0,75 persen dan tahun 2024 sebesar 0,36 persen. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya langkah antisipatif yang lebih terukur dan terkoordinasi.
“Intervensi stabilisasi harga dan penguatan pasokan pangan harus digencarkan. TPID kabupaten/kota harus fokus pada komoditas strategis dan bergerak cepat berbasis data,” ujar Wakil Gubernur Sulsel.
Baca Juga: Pemkab Sinjai Gandeng ITB Nobel dan Politani Pangkep, Fokus SDM dan Pertanian
Selain perkembangan harga, Fatmawati Rusdi juga menyoroti kondisi neraca pangan Sulawesi Selatan per Desember 2025. Ketahanan stok beras tercatat mencapai 561 hari dan jagung 29 hari.
Namun demikian, beberapa komoditas masih berada pada kondisi defisit, seperti kedelai minus tujuh hari dan bawang putih minus 26 hari. Sementara itu, cabai rawit tercatat hanya memiliki ketahanan stok selama lima hari.
“Beberapa sudah lampu merah, apalagi jika terjadi arus keluar pasokan dari Sulawesi Selatan. Ini perlu langkah antisipatif,” katanya.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Bibit, Green House hingga Kapal Nelayan untuk Warga Bantaeng
Untuk merespons kondisi tersebut, Fatmawati Rusdi meminta optimalisasi pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
BTT diarahkan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 24 kabupaten/kota, serta penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dalam mengelola komoditas surplus dan defisit.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Sulsel juga menekankan pentingnya percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.
Baca Juga: IFG Gelar Pameran Foto '#MelayaniSepenuhHati' dalam Rangka Hari Pers Nasional 2026
Ia menyebutkan bahwa hampir separuh penduduk Sulawesi Selatan merupakan generasi Y dan Z yang melek digital, sehingga menjadi modal sosial yang besar dalam mendorong transformasi digital.
Selama tiga tahun berturut-turut, Sulawesi Selatan berhasil meraih predikat juara nasional TP2DD. “Prestasi ini membanggakan, tetapi juga menjadi tantangan agar kita terus berinovasi dan memperluas cakupan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),” tegasnya.
Fatmawati Rusdi meminta peran aktif Bank Sulselbar dalam memperkuat edukasi dan akuisisi pengguna Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta memperluas kanal pembayaran digital seperti QRIS, virtual account, dan cash management system (CMS).
“Digitalisasi bukan semata soal teknologi, tetapi merupakan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, mencegah kebocoran anggaran, dan memperkuat akuntabilitas publik,” pungkasnya. (*)