KemenPANRB Nilai SAKIP Pemprov Sulsel Sangat Baik, Andi Sudirman: Kinerja OPD Kita Solid

Sulawesinetwork.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menorehkan capaian di tingkat nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi yakni, berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini kepada Andi Sudirman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, pada Rabu (11/2/2026).

Gubernur Andi Sudirman mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. “Alhamdulillah Sulsel mendapatkan penghargaan 1 dari 2 Provinsi di Indonesia peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2025 menjadi BB,” ungkapnya.

Baca Juga: Adira Expo Berkah Ramadan Hadir di RCC Bulukumba, Banyak Promo Kredit dan Umrah Gratis

Menurutnya, keberhasilan peningkatan nilai SAKIP tidak terlepas dari kontribusi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel.

“Ini adalah penghargaan bersama sebagai tim dari semua OPD bersama jajaran dalam meningkatkan capaian Sistem Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintah secara signifikan dari Tahun sebelumnya,” terangnya.

Sekadar diketahui, SAKIP di lingkup Pemprov Sulsel dikoordinasikan secara terpadu. Bappeda berperan pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggung jawab pada pelaporan kinerja, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal.

Baca Juga: Ruas Laiya–Arabika Rampung, Bukti Komitmen Ratnawati–Mahyanto Bangun Desa

Secara kuantitatif, nilai SAKIP Pemprov Sulsel tahun ini mencapai 70,26 poin, meningkat dari tahun sebelumnya 69,02 poin.

Adapun Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, penguatan akuntabilitas dan integritas birokrasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (*)