Sulawesinetwork.com - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menginisiasi diskusi lintas sektor terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak serta Kelompok Rentan, yang digelar di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Selasa, 10 Februari 2026.
Diskusi yang dihadiri pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perangkat daerah kabupaten/kota, akademisi, lembaga perlindungan anak, hingga komunitas masyarakat sipil tersebut difokuskan pada upaya membedah akar persoalan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Anjal Gepeng) serta merumuskan strategi penanganan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan kolaboratif.
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menegaskan, diskusi tersebut sengaja dirancang tidak bersifat seremonial, melainkan langsung mengarah pada rencana aksi yang dapat dieksekusi di lapangan.
Baca Juga: Diskominfo Sulsel Terima Audiensi DPRD Palopo, Bahas Penguatan Keterbukaan Informasi Publik
“Kita diskusi tidak usah formal, langsung ke rencana aksi dan urgensinya apa. Persoalan anak jalanan dan gepeng ini sangat kompleks dan tidak bisa ditangani satu sektor saja,” tegasnya.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu mengaku keprihatinannya semakin kuat setelah melihat langsung kondisi anak jalanan saat melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan beberapa waktu lalu.
“Saya miris karena sebagian besar anak jalanan dan gepeng itu perempuan. Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa penanganannya harus lintas sektor dan dilakukan secara kolektif,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Bentuk Satgas Pencegahan Demonstrasi, Gubernur: Demi Stabilitas Investasi
Fatmawati juga menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masalah sosial tersebut.
Menurutnya, anak yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan berpotensi besar terdorong ke jalanan jika tidak segera ditangani secara sistematis.
“Kita harus jujur melihat fakta. ATS ini bukan sekadar data, tapi masa depan anak-anak kita. Kalau tidak kita intervensi sekarang, maka masalah sosial ini akan terus berulang,” kata Wagub perempuan pertama di Sulawesi Selatan itu.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Bansos Beras dan Minyak untuk 35 Juta Keluarga Miskin Jelang Lebaran
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abd Malik Faisal, menyampaikan bahwa faktor utama munculnya anak jalanan dan gepeng adalah kemiskinan struktural. Ia memaparkan, terdapat sedikitnya 1.024 anak jalanan dan gepeng yang terkonsentrasi di lima daerah, yakni Makassar, Parepare, Palopo, Gowa, dan Maros.
Ia mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Sulsel yang menginisiasi pertemuan lintas sektor tersebut, terlebih menjelang bulan suci Ramadan yang biasanya diiringi peningkatan jumlah anak jalanan di kawasan perkotaan.