Sulawesinetwork.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terus memperkuat komitmennya dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
Hal ini ditandai dengan kunjungan koordinasi resmi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (KI Sulsel) yang berlangsung di Gedung A Makassar Room, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (11/12/2025).
Baca Juga: Ini 3 Undang-Undang yang Mengatur Cuti Melahirkan untuk Ibu Hamil dan Larangan PHK dari Perusahaan
Rombongan Pemkab Barru yang dipimpin Kepala Dinas Kominfo-SP diterima langsung oleh Ketua serta para Komisioner KI Sulsel.
Ketua KI Sulsel, Fauziah Erwin menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Barru yang tetap konsisten mengikuti proses Self-Assessment Questionnaire (SAQ) dan upaya perbaikan layanan, meskipun dalam setahun terakhir menghadapi tantangan teknis serius akibat serangan judi online yang juga melanda hampir seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Baca Juga: IFG Tegaskan Keterbukaan Informasi Sebagai Layanan Publik dan Fondasi Penguatan Reputasi Perusahaan
Fauziah Erwin menegaskan bahwa Barru merupakan salah satu daerah yang sejak awal menunjukkan perkembangan baik dalam pengelolaan layanan informasi publik.
“Serangan siber memang berdampak besar pada banyak daerah, termasuk Barru. Namun kerja keras, perbaikan, dan komitmen yang ditunjukkan menjadi modal penting untuk bangkit dan memperkuat kembali layanan PPID,” ujarnya.
Baca Juga: Asuransi, Pilar Proteksi di Tengah Cuaca Ekstrem
Ia juga menekankan bahwa hasil monitoring dan evaluasi (Monev) bukanlah kompetisi, melainkan instrumen pembinaan untuk memastikan badan publik mampu memberi layanan informasi secara setara dan berkualitas.
Lebih jauh, KI Sulsel katanya menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tugas Dinas Kominfo sebagai PPID Utama, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif seluruh perangkat daerah.
Baca Juga: Sinergi Pemkab Bantaeng dan TNI AD dalam Ziarah Peringatan Hari Juang TNI AD ke-80 di TMP Sasayya
Penguatan koordinasi internal, khususnya di OPD yang memegang dokumen strategis seperti perencanaan, penganggaran, dan pengadaan, dinilai sangat penting agar standar layanan informasi publik dapat dijalankan secara konsisten dan merata.
Sementara itu, Kadis Kominfo-SP Barru, Syamsuddin, S.IP., M.Si., memaparkan berbagai langkah percepatan yang telah ditempuh, mulai dari pemulihan total atas website dan aplikasi yang terdampak, peningkatan keamanan sistem, hingga pengembangan dan upgrading aplikasi PPID melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang.