"Data berkualitas adalah kompas. Perencanaan yang matang dan evaluasi yang objektif hanya bisa lahir dari data yang benar. Jika data sektoral dari OPD berkualitas, dipadukan dengan data makro BPS, maka arah pembangunan Polman akan lebih baik. Kami di BPS siap membantu asistensi melalui layanan Kostral (Konsultasi Statistik Sektoral) bagi OPD yang membutuhkan pendampingan," ungkap Achmad Nasir.
Menutup rangkaian materi, Kepala Bappelitbangren Kabupaten Polewali Mandar selaku Koordinator Data menjelaskan bahwa penyusunan Daftar Elemen Data Tahun 2026 akan difokuskan pada empat sumber utama, yakni RPJMD/Renstra, RKPD, SIPD, dan Usulan Perangkat Daerah.
Baca Juga: Ayo Meriahkan Fun Walk Spesial HUT SMAN 4 Barru ke-27: Gratis, Seru, dan Penuh Hadiah
"Tahun ini Bapak Presiden telah mengeluarkan instruksi tegas terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Maka, highlight utama kita tahun depan adalah penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN). Data ini meramu berbagai data primer menjadi satu pedoman tunggal. Tujuannya jelas, untuk mengurangi bias akibat tumpang tindih data, sehingga strategi pengentasan kemiskinan, baik itu pengurangan beban pengeluaran maupun peningkatan pendapatan masyarakat bisa benar-benar tepat sasaran dan terarah," pungkasnya.
Usai pemaparan materi, forum dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung dinamis selama kurang lebih 15 menit.
Diskusi ini menyoroti pentingnya mekanisme input data secara berjenjang (bottom-up) dari tingkat desa/kelurahan agar validitas data terjaga hingga ke tingkat kabupaten.
Adapun penanya dalam sesi ini terdiri dari perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) serta tiga (3) orang Kepala Kelurahan.
Para penanya memberikan masukan konstruktif mengenai teknis sinkronisasi data lapangan dengan portal Satu Data, Dinas Kominfo SP merespon baik dan menyampaikan rancangan inovasi agar Desa/Kelurahan dilibatkan lebih aktif sebagai ujung tombak pengumpulan data.
Melalui forum ini, UPTD Damkar Polman segera menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang data kejadian tahun 2025 dan menyusun rancangan elemen data tahun 2026 yang lebih komprehensif, guna mewujudkan "Polman Satu Data" yang kredibel dan akuntabel. (*)