Ekonomi Sulawesi Selatan tercatat tumbuh sebesar 6,88 persen secara year on year pada Triwulan I-2026, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp191,28 triliun.
Capaian tersebut memperlihatkan konsistensi Sulawesi Selatan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, termasuk dalam sektor jasa keuangan dan investasi daerah.
Jufri mengatakan, tren ketenagakerjaan Sulsel terus menunjukkan perbaikan pada awal 2026. Penyerapan tenaga kerja meningkat dengan jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 5 juta orang serta terciptanya 170 ribu lapangan kerja baru pada Februari 2026.
Baca Juga: KKP Gelar Kampanye Perlindungan Nelayan, Bupati Andi Utta Tekankan Migrasi Aman dan Legal
Selain itu, jumlah perusahaan yang tercatat dalam data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 128.684 perusahaan.
“Beban dan tanggung jawab kita dalam menjaga kondusivitas hubungan industrial tentu tidaklah ringan,” katanya.
Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja, Pemprov Sulsel telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2026 menjadi Rp3.921.088,79.
Baca Juga: Dipakaikan Jaket FKPPI, Bupati Andi Utta Buka Muscab Bersama Lima Daerah
Angka tersebut naik sebesar 7,21 persen atau Rp263.561,42 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kebijakan tersebut diambil melalui Rapat Dewan Pengupahan dan telah disesuaikan dengan angka kebutuhan hidup layak di Sulawesi Selatan,” ujar Jufri.
Kenaikan UMP itu juga diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global.
Sejalan dengan tema Hari Buruh 2026, “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai fasilitator yang adil dalam menjaga hubungan industrial.
Menurut Jufri, penguatan sektor perbankan daerah memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan daerah.
“Saya berharap Rakernas ini dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Teruslah menjaga semangat profesionalisme dan integritas. Mari kita buktikan bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha atau manajemen BPD, dan serikat pekerja, kita mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pelayanan publik yang semakin prima,” pungkasnya.
