Pemkab Bantaeng Terima LHP BPK Sulsel Semester II Tahun 2025

Sulawesinetwork.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) semester II.

Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin bersama Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng H Budi Santoso dan Direktur PDAM Bantaeng Suwardi menghadiri acara serah terima.

Serah terima tersebut berlangsung di Auditorium Lantai II Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

Serah terima LHP tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu bersama Wakil Bupati Bantaeng H. Sahabuddin, Ketua DPRD Bantaeng H. Budi Santoso serta Direktur PDAM Bantaeng Suwardi.

Dalam kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan LHP atas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Semester II Tahun 2025 kepada sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Resmob Polres Bulukumba Bongkar Kasus Curanmor Kurang dari 24 Jam, Pelaku dan Motor Curian Diamankan

Adapun pemerintah daerah yang menerima LHP pada kegiatan ini berjumlah delapan, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.

Khusus untuk Kabupaten Bantaeng, LHP yang diserahkan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Eremerasa untuk periode Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, termasuk pemeriksaan pada instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Baca Juga: Ketua TP PKK Sulsel Dampingi Gubernur Resmikan Aula Sipakatau dan Ruang Kelas UPT SLB Negeri 2 Makassar

Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik.(*)