Sulawesinetwork.com - Pemerintah Kabupaten Sinjai dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2025, yang diinisiasi oleh Polres Sinjai di Aula Parama Satwika, Senin (8/12/2025).
Rakor ini menjadi penanda langkah strategis dalam menyikapi potensi bencana yang diprediksi meningkat seiring cuaca ekstrem.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, hadir dalam pertemuan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati menyoroti pentingnya sinergi semua pihak agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terarah, dan efektif di lapangan.
“Kalau berbicara kesiapsiagaan bencana, semua harus siap setiap saat. Begitu juga dengan peralatan sebagai sarana pendukung harus tersedia,” tegas Ratnawati.
Baca Juga: Bupati Barru Dukung Penuh Kongres PGRI, Siapkan Aula MPP untuk Pemilihan Ketua Baru
Ia secara khusus mengapresiasi inisiatif proaktif Polres Sinjai dalam memperkuat langkah mitigasi.
Senada dengan Bupati, Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar menekankan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi yang solid antar instansi.
“Kebersamaan dan komunikasi yang baik merupakan kunci utama. Koordinasi lintas sektor yang kuat akan mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan apabila terjadi kondisi darurat,” ujar AKBP Harry Azhar.
Kapolres menegaskan, seluruh unsur terkait, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga Dinas Kesehatan dan Perhubungan wajib memastikan kesiapsiagaan operasional dan kemampuan bergerak cepat demi mengamankan keselamatan masyarakat.
“Kita berharap bencana tidak terjadi, namun kesiapan adalah sebuah keharusan. Koordinasi hari ini menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi masyarakat Sinjai,” pungkasnya.
Rakor ini merupakan penguatan koordinasi antara Pemda, TNI-Polri, dan stakeholder terkait. Dihadiri lengkap oleh unsur Forkopimda, termasuk Dandim 1424 Sinjai, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri.
