Sulawesinetwork.com - Insiden tenggelamnya seorang wisatawan di kawasan wisata Apparalang menjadi perhatian serius Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bulukumba.
Peristiwa tersebut dinilai harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan keselamatan di seluruh destinasi wisata, khususnya wisata bahari yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Melalui pandangan sejumlah anggotanya, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kabupaten Bulukumba segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat sistem keselamatan wisata guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Baca Juga: Ketua DPRD Bulukumba Terima Aspirasi Cipayung Plus, Tegaskan Komitmen Kawal Suara Masyarakat
Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Daerah Pemilihan Herlang-Kajang, Risal Sarib, menilai masih terdapat kelemahan dalam sistem keamanan di sejumlah objek wisata yang ada di Bulukumba.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan wisata yang berlaku bagi seluruh destinasi, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta.
"SOP keselamatan harus menjadi standar dalam pengelolaan wisata. Destinasi yang memiliki risiko tinggi wajib dilengkapi sistem pengawasan, petugas yang siaga, serta fasilitas keselamatan yang memadai," ujar Risal.
Ia menegaskan bahwa keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Menurutnya, pertumbuhan destinasi wisata harus diiringi dengan peningkatan standar keamanan dan mitigasi risiko.
Risal juga menyoroti minimnya fasilitas keselamatan dan petugas penyelamatan di sejumlah kawasan wisata.
Menurutnya, objek wisata bahari yang ramai dikunjungi wisatawan harus memiliki sarana pendukung keselamatan seperti pelampung, papan peringatan, jalur evakuasi, hingga petugas yang memiliki kemampuan pertolongan pertama dan penyelamatan.
Baca Juga: Gelar Pengawasan di Bulukumba, H Patudangi Ajak Masyarakat Kawal Pelaksanaan Program Pemerintah
"Jangan sampai destinasi wisata berkembang pesat tetapi aspek keselamatannya tertinggal. Ini harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Fraksi PKS, H. Safiuddin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pariwisata dan pihak terkait, menyampaikan keprihatinannya atas belum adanya posko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di Kabupaten Bulukumba.