Sulawesinetwork.com - Pemerintah Kabupaten Barru kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah berhasil merampungkan pembentukan 55 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, dan menjadikan Barru sebagai daerah tercepat di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, yang menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Pemkab Barru melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia di Makassar, Selasa 9/12/2025.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Turun Langsung Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang
Bupati Barru menyampaikan bahwa program nasional ini sangat strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah agenda prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Barru bergerak cepat karena kita ingin memastikan seluruh desa kelurahan memiliki lembaga ekonomi yang kuat dan legal,” ujarnya.
Baca Juga: Gerak Cepat Gubernur Sulsel. Kadis DBMBK Sulsel Kunjungi Ruas Sungguminasa-Malino
Bupati tidak menampik bahwa keberhasilan Pemkab Barru merampungkan legalitas badan hukum koperasi dalam waktu singkat tentunya tidak terlepas dari pengalaman profesionalnya dan hasil kerja kolaboratif OPD terkait dan teman-teman Notaris.
“Saya akui, pengalaman saya sebagai notaris dan kerjasama OPD terkait dengan teman-teman INI (Ikatan Notaris Indonesia) Barru sangat membantu mempercepat penyelesaian akta pendirian badan hukum. Saya memahami prosesnya secara teknis dan itu memudahkan saya memastikan semuanya berjalan cepat dan tepat,” ungkapnya.
Sebelum penghargaan dari Kemenkum ini, Bupati Barru juga telah menerima penghargaan langsung dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, H. Yandri Susanto, S.Pt. M.Pd, atas komitmen dan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa kelurahan.
Pengakuan dari Kemendes PDT ini mempertegas bahwa Barru termasuk daerah yang paling progresif dalam mendukung kebijakan nasional di sektor pemberdayaan masyarakat desa.
Lebih lanjut dikatakan bahwa setelah seluruh koperasi resmi terbentuk, Pemkab akan fokus pada pembinaan, pelatihan manajemen, dan pendampingan usaha agar koperasi benar-benar mampu menjadi motor ekonomi desa.
“Kecepatan pembentukan harus diikuti dengan kualitas pengelolaan. Itu menjadi tugas kita selanjutnya,” ujarnya.
