Sulawesinetwork.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Konstruksi Sekolah Rakyat Tahun 2025 serta pembahasan usulan program Sekolah Rakyat untuk Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Gammara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (11/11/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ratnawati menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
Baca Juga: Diminta Adaptif, Sekprov Sulsel Ajak PPPK Pahami Visi Maju dan Berkarakter
“Program Sekolah Rakyat adalah salah satu upaya penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan berkualitas. Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam hal kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, dan kesiapan sosial masyarakat penerima manfaat,” ujar Bupati Sinjai.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sinjai berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kami berharap pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Rakor ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan teknis dalam pelaksanaan program nasional di sektor pendidikan dan sosial.
Selain membahas pelaksanaan tahun 2025, kegiatan ini juga membahas penyelarasan usulan program Sekolah Rakyat Tahun 2026, agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan nyata di masing-masing daerah. (*)
Artikel Terkait
Bupati Barru Ikuti Program Kepemimpinan Lemhannas-NUS di Singapura, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Daya Saing Daerah
Bupati Sinjai Lepas 13 Atlet Panjat Tebing Bertanding di Pra Porprov Sulsel 2025
Sisi Lain Kasus Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Menteri ATR-BPN Singgung Jadi Momentum ‘Beres-Beres’ Sistem Pertanahan
Komisi Reformasi Polri Bakal Rutin Public Hearing, Jimly Asshiddiqie Pastikan Tak akan Undang Parpol
IFG Jadikan Hari Pahlawan Momentum Menumbuhkan Nilai Kepahlawanan dalam Transformasi Perusahaan
Mahfud MD Sarankan Kasus Roy Suryo Ditolak karena Keaslian Ijazah Belum Terbukti, Sebut Polisi Tak Punya Kewenangan
Prabowo Tegaskan Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan dan Pemberdayaan