Kejagung Cegah Nadiem Makarim ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan

Sulawesinetwork.com - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, resmi dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pencegahan ini berlaku mulai 19 Juni 2025 hingga enam bulan ke depan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

"Iya sejak 19 Juni 2025, untuk 6 bulan ke depan. Alasannya, untuk memperlancar proses penyidikan," kata Harli dalam pesan singkat, Jumat (27/6/2025).

Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Batal Ditambah Rp100 Triliun Tahun Ini, Ini Alasannya

Nadiem Akan Kembali Diperiksa, Fokus pada Perubahan Kajian Teknis

Sebelumnya, Nadiem telah menjalani pemeriksaan selama sekitar 12 jam pada Senin lalu. Harli mengindikasikan bahwa Nadiem kemungkinan akan diperiksa lagi dalam kasus ini.

"Tentu kepada yang bersangkutan juga masih ada data-data yang masih belum dilengkapi. Barangkali penyidik melihat ini tentu bisa saja akan menjadwal pemeriksaan lanjutan," katanya.

Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Nokia Eve Max 5G: Deretan Spesifikasi Kelas Atas yang Bikin Penasaran!

Harli menyebut salah satu materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap Nadiem terkait kegiatan rapat yang diduga untuk merubah hasil kajian teknis pengadaan laptop Chromebook.

"Ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitannya dengan rapat yang terjadi pada bulan Mei 2020. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis itu sudah dilakukan sejak bulan April," jelasnya.

Harli menjelaskan, penyidik menduga dalam rapat yang terjadi pada tanggal 6 Mei 2020 itu terdapat pengkondisian hasil kajian teknis penggunaan laptop Chromebook yang telah dilakukan.

Baca Juga: Jokowi Respons Kabar Batalnya Maju Ketum PSI: 'Yang Muda-Muda Aja'

Ia menyebut rapat itulah yang kemudian diduga penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadi dasar pengadaan laptop Chromebook, meskipun dinilai tidak efektif untuk pembelajaran.

"Pada akhirnya (kajian teknis) diubah di bulan, kalau saya enggak salah di Juni atau Juli. Tetapi sebelum itu ada rapat tanggal 6 Mei 2020 dan oleh penyidik ini yang didalami," tuturnya. (*)